Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Tekhnologi (PLSBT) - Pendidikan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Masalah Pola pembangunan bangsa Indonesia saat ini memerlukan penanganan yang serius terutama bidang politik, ekonomi, kesejahteraan dan pendidikan. Di tengah memburuknya situasi politik yang semakin tidak menentu, ekonomi pun ikut terpuruk sehingga mengakibatkan kesejahteraan masyarakat menurun. Bahkan bidang pendidikan lebih parah lagi. Kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia secara umum jauh dari yang diharapkan.

Pembangunan yang seharusnya dilakukan pembangunan yang terpusat pada manusia dan masyarakat Indonesia dengan sasaran utama pada peningkatan SDM sehingga mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan, mandiri dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan serta permasalahan yang muncul dari dalam dan luar negeri.

Tempat yang terbaik untuk membangun bangsa sendiri adalah masyarakat bukan menggantungkan diri kepada pemerintah. Tugas pemerintah adalah bagaimana membina masyarakat berperan aktif dalam pembangunan. Bentuk pembinaan tersebut dapat ditempuh dengan jalur pendidikan karena walau bagaimanapun pendidikan tetap merupakan modal dasar keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan. Namun, di tengah memburuknya kualitas sumber daya manusia di Indonesia, timbul pula beberapa faktor yang menghambat dalam proses pendidikan yaitu kemiskinan dan pengangguran.

Pengangguran nampaknya menjadi ancaman yang serius bagi pola pembangunan Indonesia. Pengangguran ini dapat mengakibatkan terputusnya pendidikan dan kemiskinan yang semakin meningkat. Dengan semakin merebaknya budaya penganggur maka secara langsung akan dirasakan akibatnya dapa masalah sosial di masyarakat.

Masalah Pendidikan yang Disebabkan Oleh Masalah Penduduk

Mengingat negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang sehingga untuk melaksanakan pembangunan dalam segala bidang belum dapat berjalan dengan cepat, karena kekurangan modal maupun tenaga tenaga ahli/ terdidik. Akibatnya fasilitas secara kualitatif dalam bidang pendidikan masih terbatas. Oleh karena itu, masyarakat dalam mencapai pendidikan yang tinggi masih sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena :

a)  Kurangnya fasilitas pendidikan dalam segala tingkatan di seluruh daerah

b)  Pendapatan per kapita penduduk yang masih rendah sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan hidup primer, dan untuk biaya sekolah.

c)  Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan volume pekerjaan menyebabkan terjadinya pengangguran yang berdampak pada kerawanan sosial.

d)   Besarnya anak usia sekolah yang tidak seimbang dengan penyediaan sarana pendidikan.

e)   Tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh masyarakat Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tingkat pendidikan	%
1	Tidak sekolah	32,37
2	Belum tamat SD	19,38
3	SD	4,3
4	SMP	2,03
5	SMA	0,17
6	Akademi	0,14

Dari tabel di atas ternyata, banyaknya penduduk yang masih buta huruf / putus sekolah adalah besar prosentasenya. Oleh karena masalah pendidikan menjadi problem Nasional yang cukup mengkhawatirkan., dimana dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat manggambarkan tinggi rendahnya kemajuan bangsa.
Indonesia, sebagai salah satu negara yang sedang membangun di kawasan Asia Tenggara. Kesulitan yang dihadapi negara dalam proses pembaharuan pendidikan nasional, antara lain akan bertambahnya dengan cepat jumlah anak-anak yang perlu mendapat pendidikan sekolah. Sedangkan daya tampung sangat terbatas.Ketimpangan antara permintaan dan penyediaan fasilitas belajar, keterbatasan sumber- sumber , seperti personal, materiil dan biaya. Semua itu dapat dilihat dari data pada tahun 1970.Kesulitan tersebut digolongkan pada bentuk kesullitan yang bersifata kuantitatif. sedangkan kesulitan yang bersifat kualitatif adalah merupakan sistam pendidikan warisan penjajah dulu. Bentuk pendidikan yang demikian itu tentu dalam pelaksanannya sudah tidak sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional sekarang. Oleh karena itu, maka sistem pendidikan itu tidak mungkin dipertahankan lagi.
Transformasi seperti apa yang elah dijelaskan di atas, tidak perlu mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya di negara-negara yang sedang membangun, dimana masyarakat masih bersifat tertutup. Latihan-latihan perlu diarahkan pada hal-hal yang baersifat vocational dan juga memberikan pelajaran tentang kesadaran lingkungan. Sejauh mana proses pengajaran dapat menyentuh semangat kelas terhadap perusahaan-perusahaan dan tempat-tempat latihan kerja, yang mampu memupuk idedan aspirasi di kalangan para pemuda terhadap tugas pekerjaan dalam suasana dan kondisi, dimana mereka dapat bertemu dengan pengalaman apabla mereka meninggalkan sekolah. Pergantian suasana formal ke arah bentuk latihan kerja yang aktual akan membantu mengurangi tindak negatif para remaja. Latihan kerja demikian dapat dilaksanakan bersama sengan perusahaan –perusahaan pemerintah dan swasta, pertanian, peternakan, dimana fasilitas demikian itu tentu akan mempercepat perkembngan tanpa menambah beban keuangan keluarga atau negara.Perlu dikemukakan pula bahwa, dalam kerangka pembaharuan pendidikan nasional, pendidikan yang dilaksanakan di negara –negara barat tentu bukan untuk dicela, akantetapi perlu diperhitungkan dalam penerapammya pada masyarakat yang sedang membangun ynag memiliki kondisi kebudayaan, ekonomi, dan sosial yang berbeda-beda. Penyelesaian pembaharuan pendidikan di negara-negara yang sedang membangun, sesungguhnya bukan terletak pada bantuan keungan dan teknik yang menungkat dari luar, akan tetapi perlu bersandar pada sejauh mana reformulasi dari dalam yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional itu sendiri.

 

 

 

Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya tingkat pendidikan terhadap pembangunan adalah :

1. Rendahnya penguasaan teknologi maju, sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari negara maju. Keadaan ini sungguh ironis, di mana keadaan jumlah penduduk Indonesia besar, tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang sangat diperlukan dalam pembangunan.
2. Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal-hal yang baru. Hal ini nampak dengan ketidakmampuan masyarakat merawat hasil pembangunan secara benar, sehingga banyak fasilitas umum yang rusak karena ketidakmampuan masyarakat memperlakukan secara tepat. Kenyataan seperti ini apabila terus dibiarkan akan menghambat jalannya pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil beberapa kebijakan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.

Usaha-usaha pemerintah dalam menangani masalah tersebut di antaranya:

Dengan adanya berbagai masalah yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang relatif cepat tersebut maka pemerintah mengambil kebijaksanaan kependudukan. Maksud diadakannya kebijaksanaan kependudukan adalah untuk dapat lebih tercapainya kesejahteraan penduduk/ masyarakat terutama keseimbangan antara jumlah penduduk dengan hasil pembangunan.

• Pencanangan wajib belajar 9 tahun.
• Mengadakan proyek belajar jarak jauh seperti SMP Terbuka dan Universitas Terbuka.
• Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain).
• Meningkatkan mutu guru melalui penataran-penataran.
• Menyempurnakan kurikulum sesuai perkembangan zaman.
• Mencanangkan gerakan orang tua asuh.
• Memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi.

Dengan di canangkan usaha-usaha tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia yang dilihat dari tingkat kependidikan agar negara ini bisa mengarahkan masyarakat ke arah pembangunan yang mendukung tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kependudukan

Dalam arti luas, penduduk atau populasi berarti sejumlah makhluk sejenis yang mendiami atau menduduki tempat tertentu. Bahkan populasi dapat pula dikenakan pada benda-benda sejenis yang terdapat pada suatu tempat. Dalam kaitannya dengan manusia, maka pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami dunia atau bagian-bagiannya.

Menurut JONNY PURBA :

Penduduk adalah orang yang matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu

Menurut SRIJANTI & A. RAHMAN :

Penduduk adalah orang yang mendiamisuatu tempat dalam wilayah tertentu dengan tanpa melihat status kewarganegaraan yang dianut oleh orang tersebut

Teori penduduk modern

Ø    Pandangan Merkantilisme, jumlah penduduk yang banyak sebagai elemen yang penting dalam kekuatan negara yaiti merupakan faktor yang penting di dalam kekuatan negara dan memegang peranan dalam meningkatkan pengahasilan dan kekayaan negara.

Ø    Pandangan Cantilion (Merkantilisme), tanah merupakan faktor utama yang dapat menentukan tinggi rendahnya kesejahteraan, selain itu, dinyatakan pula bahwa jumlah penduduk akan terbatas karena jumlahnya akan dibatasi oleh jumlah makanan yang dapat diproduksi oleh tanah.

   Faktor mendorong terjadinya kependudukan

Ø  Kemajuan IPTEK.

Ø  Dorongan atau hasrat naluri manusia yang selalu memperoleh kondisi yang lebih baik dari sebelumnya di dalam kehidupannya baik material maupun intelektual.

Ø  Keterbatasan kemampuan dukungan alam dan SDA serta dukungan lainnya yang diperlukan. 

Analisis kependudukan

Ø    Cara Menghitung
Kelahiran dan perpindahan penduduk disuatu wilayah menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah yang bersangkutan.  Sedangkan kematian menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau negara dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk awal (misal P0) dengan jumlah penduduk dikemudian hari (misal Pt ). Tingkat pertumbuhan penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus secara geometrik yaitu dengan menggunakan dasar bunga-berbunga (bunga majemuk).

Dengan rumus pertumbuhan geometrik, angka pertumbuhan penduduk ( rate of growth atau r ) sama untuk setiap tahun, rumusnya:   

 

Dimana ;

P₀ adalah jumlah penduduk awal

P_t adalah jumlah penduduk t tahun kemudian

r adalah tingkat pertumbuhan penduduk

t adalah jumlah tahun dari 0 ke t.

Ø    Contoh dan Sumber Data

Untuk mengaplikasikan rumus petumbuhan penduduk secara geometric (Geometric Rate of Growth) diberikan contoh perhitungan dengan menggunakan data jumlah penduduk Indonesia 1995 dari hasil Survai Penduduk Antar Sensus (Supas) 1995 yakni 194,7 juta dan data jumlah penduduk 2000 dari hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 yakni 205,8 juta. Dengan mengaplikasikan rumus di atas maka tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 1995-2000 adalah:

P_t = P₂₀₀₀             = 205,8  juta ;
P₀ = P₁₉₉₅            = 194,7 juta ;
t                       =  2000 - 1995 = 5 tahun

Bila data diatas kedalam rumus pertumbuhan geometrik, maka:

 205.800.000                                       = 194.700.000 * ( 1+ r) ⁵

log (205.800.000 / 194.700.000)
 ---------------------------------------      =  log (1+ r)
                            5                                       

0,0048                                                 =  log (1 + r)

10 ^0,048                                                 =  1 + r 

1,0111                                                 =   1  +  r 

r                                                           =  0,0111

Ø  Interpretasi

 Angka pertumbuhan penduduk Indonesia antara tahun 1995-2000 adalah 1,11 % per tahun. Artinya setiap tahun antara 1995 dengan tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia bertambah sebesar 1,11 persen nya. Dengan angka pertumbuhan ini dapat dihitung perkiraan jumlah penduduk pada tahun yang akan datang.   

Ketenagakerjaan

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Menurut EENG AHMAN & EPI INDRIANI :

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja 

Menurut ALAM. S :

Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun.

Teori-teori Ketenagakerjaan

a.  Teori Klasik Adam Smith

Menurut Mulyadi (2003), teori klasik menganggap bahwa manusialah sebagai

faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya,

alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai

mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith (1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Malthus

Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai

pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran

ekonomi. Buku Malthus yang dikenal paling luas adalah  Principles of Population.

Menurut Mulyadi (2003), dari buku tersebut akan dilihat bahwa meskipun Malthus termasuk salah seorang pengikut Adam Smith, tidak semua pemikirannya sejalan dengan pemikiran Smith. Disatu pihak Smith optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi. Sebaliknya, Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia. Kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama tetap jumlahnya. Dalam banyak hal justru luas tanah untuk pertanian berkurang karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik dan bangunan lain serta pembuatan jalan. Menurut Malthus manusia berkembang jauh labih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Malthus tidak percaya bahwa teknologi mampu berkembang lebih cepat dari jumlah penduduk sehingga perlu dilakukan pembatasan dalam jumlah penduduk. Pembatasan ini disebut Malthus sebagai pembatasan moral.

Klasifikasi Tenaga Kerja

Ø  Berdasarkan penduduknya

Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

Ø  Berdasarkan batas kerja

Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga,        orang cacat, dan para pengangguran sukarela.

Ø  Berdasarkan kualitasnya

Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

Tenaga kerja terampil

Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam bidang tertentudengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

-            Tenaga kerja tidak terdidik

Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

 Analisis ketenagakerjaan

Ø   Cara menghitung

Penghitungan jumlah tenaga kerja dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas) dalam suatu negara. Angka tersebut biasanya didapatkan dari Sensus Penduduk. Sedangkan persentase tenaga kerja dalam satu negara dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia kerja dengan total jumlah penduduk.

Rumus : Jumlah Tenaga Kerja = Penduduk usia 15 + Penduduk usia 16 + Penduduk usia 17 + …dst

% Tenaga Kerja =  Jumlah Penduduk usia 15 tahun atau lebih  x100
                                                       Jumlah penduduk  

Ø  Contoh :

Dari publikasi Sensus Penduduk 2000 terdapat informasi mengenai penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Berdasarkan rumus diatas maka pada tahun 2000 jumlah tenaga kerja, penduduk yang berusia diatas 15 tahun, di Indonesia sebanyak 139.991.800 orang.

Ø  Interpretasi

Semakin besar jumlah tenaga kerja dalam satu negara maka semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka pengangguran akan terjadi. Di samping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif. Sehingga nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun. Namun semua ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi.